MENELISIK GLOBALISASI

MENELISIK GLOBALISASI
Oleh : Sapto Widodo

Akhir Millenium II ditandai dengan berbagai fenomena menarik yang bisa dilihat sebagai sebuah paradoks. Dalam dunia politik internasional terdapat tanda adanya perpecahan di beberapa negara di berbagai kawasan. Seperti pecahnya negara Yugoslavia menjadi Bosnia Herzegovenia, Croatia, serta Serbia Montenegro. Sebelumnya bahkan USSR (Uni Soviet) salah satu pendulum kekuasaan politik dunia baik secara ekonomi maupun militer pecah berantakan menjadi 14 negara merdeka. Pecahnya Uni Soviet ini justru ketika mereka sedang dalam program perbaikan melalui Glasnots (keterbukaan) dan Perestroika (penataan kembali) Mikhael Gorbachev. Dalam konteks negara kita juga ditandai dengan lepasnya Timor Timur (Timur Loro Sae) dari Indonesia dan menjadi negara sendiri yang berdaulat.
Namun di sisi lain muncul semangat unifikasi seperti pembentukan Uni Eropa yang semakin menunjukkan arah menuju satu kekuatan tunggal menjadi United State of Europe (USE) atau yang lebih dikenal sebagai Uni Eropa dengan telah dibentuknya mata uang bersama Euro. Fenomena mulusnya pengembalian Hongkong dari Inggris kepada China dengan konsep One Country Two System menandakan semangat unifikasi tersebut.
Dan jika ditilik sedikit lebih dalam maka akan terlihat bahwa perpecahan negara menjadi beberapa negara berdaulat terjadi pada negara – negara yang menerapkan konsep sentralistik dan yang secara resmi maupun tidak menganut paham ekonomi sosialisme. Dan ini bisa dilihat sebagai sebuah kemenangan sejarah sistem kapitalisme. Pada saat yang sama juga muncul dengan sangat gencar isu HAM, Demokrasi serta Ekonomi Pasar Bebas. Bahkan muncul satu fenomena bahwa isu HAM, Demokrasi dan Ekonomi Pasar Bebas telah didesakkan oleh kekuatan dominan sebagai solusi final atas berbagai masalah kehidupan bernegara di semua belahan bumi.
Jika pasca Perang Dunia II memunculkan dua sumbu kekuatan politik dunia yaitu blok Timur yang mengembangkan paham Komunis Sosialis dan Blok Barat dengan ekonomi Kapitalis Liberal, yang menyulut perang dingin beberapa dasa warsa sampai runtuhnya Uni Soviet, maka akhir Abad XX telah melahirkan kekuatan dominan yaitu poros ekonomi liberal. Poros ini termanifestasi dalam lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Worl Bank dan lembaga keuangan dunia lain serta Multi National Corporation (MNC) dan Trans National Corporation (TNC). Ideologi Pasar Bebas merangsak ke segenap belahan dunia paralel dengan isu demokrasi dan HAM dengan dukungan kekuatan lobi politik, ekonomi dan dominasi kekuatan militer yang luar biasa serta kecanggihan teknologi industri maupun komunikasi.
Rentetan sejarah dominasi tersebut telah menghasilkan struktur dunia yang timpang sehingga terbagi menjadi negara maju dan negara terbelakang. Ekonomi dunia lebih banyak dikuasai oleh negara maju melalui TNC dan MNC, sehingga menghasilkan jurang kesenjangan yang dalam antara negara kaya dan miskin. Negara – negara miskin terjebak pada mekanisme pasar yang secara represif dipaksakan oleh negara – negara maju melalui lembaga-lembaga dunia seperti World Trade Organization (WTO), APEC dan kerjasama ekonomi kawasan yang lain. Pasar bebas yang meniscayakan persaingan bebas telah menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Negara miskin teknologi, modal dan lobi politik berhadapan dengan kaum pemodal yang disokong sepenuhnya oleh negara maju. Maka Pasar Bebas yang dicita – citakan sebagai pembaharuan ekonomi guna mensejahterakan segenap manusia di muka bumi menjadi sia – sia. Pasar Bebas menjadi wajah utama globalisasi yang menyajikan wajah ganda, kemakmuran di satu sisi dan penindasan di sisi lain.
MENELISIK GLOBALISASI
Kebanyakan orang melihat globalisasi sebagai fenomena mutakhir yang hadir akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang pesat telah menisbikan jarak ruang dan waktu. Berbagai belahan dunia telah disatukan dalam satu jejaring informasi melalui teknologi. Dunia telah menjadi kampung yang luas (tribal). Berbagai peristiwa di belahan dunia yang satu bisa diketahui secara realtime oleh manusia di belahan dunia yang lain. Komunikasi makhluk bumi menjadi sedemikian intens. Interaksi antar manusia telah menembus sekat-sekat tradisional yang selama ini ada, sehingga terjadi mobilisasi yang sangat dinamis menyangkut berbagai hal dunia seperti manusia, modal, selera, hiburan, kebudayaan hingga pada kebiasaan hidup manusia.
Kemajuan teknologi juga telah menisbikan batas – batas kenegaraan serta kedaulatan. Berbagai persoalan di suatu negara dengan serta merta dapat ditanggapi bahkan sangat mungkin diintervensi oleh negara lain yang mempunyai power yang lebih kuat. Kemajuan TI juga membawa kompleksitas yang luar biasa dalam pola kehidupan manusia dan hubungan antar negara, aliran modal, transaksi bisnis serta interaksi politik bisa sedemikian cepat sehingga kemampuan menguasai informasi menjadi hal yang sangat penting. Bahkan menguasai jalur komunikasi bisa dikatakan menguasai dunia.
Secara kasat mata globalisasi bisa dilihat sebagai munculnya kembali kekuatan pasar (partikelir). Pasar (baca : modal) menjadi kekuatan yang riil, bila tidak mau disebut sebagai pemegang kedaulatan. Hampir semua keputusan sebuah negara senantiasa mempertimbangkan apa yang disebut dengan pasar. Pasar yang secara mutlak dikuasai oleh pemilik modal menjadi faktor determinan yang tidak bisa ditinggalkan. Idea globalisasi sangat menggantungkan diri pada pasar. Apa yang disebut dengan pasar bebas, di mana negara (pemerintah) dikeluarkan sedemikian rupa dari mekanisme ekonomi yamg telah dibawa pada persaingan murni.
Namun jika kita telaah lebih dalam globalisasi bukanlah murni anak kandung kemajuan teknologi informasi. Semangat globalisasi, dengan memaknainya sebagai semangat mengetahui dan mengeksplorasi dunia sudah kita lihat sejak pelayaran Marco Polo mengelilingi bumi, juga perjalanan Laksamana Cheng Ho dari Cina. Petualangan negara – negara Eropa dan penaklukan belahan dunia lainya seperti Asia, Afrika hingga Amerika menunjukkan semangat globalisasi tersebut. Revolusi Industri dan majunya teknologi militer telah mempercepat dan meneguhkan kebutuhan negara - negara Eropa memperluas kekuasaannya di benua lain guna menjamin keberadaan bahan baku dan akses pasar bagi produk mereka. Seperti telah diungkap dalam sejarah bahwa petualangan negara Eropa ini pada awalnya dipelopori oleh kaum pedagang (swasta). Dalam kasus Indonesia bisa dilihat pada keberadaan VOC. Penaklukan dimulai dari hubungan dagang yang tidak berimbang, para pedagang Eropa pada awalnya hanya berpikir menguasai secara ekonomi. Dengan adanya campur tangan dan dukungan negara asal kepada perusahaan swasta Eropa maka munculah penjajahan secara politik.
Dengan melihat bagaimana imperialisme masa lalu digerakkan maka secara nyata bisa kita saksikan bahwa pada dasarnya globalisasi masa kini merupakan ekstensifikasi dan intensifikasi dari imperialime masa lalu. Ekstensifikasi dan intensifikasi ini bisa terjadi didukung adanya penemuan dan majunya Teknologi Informasi. Seperti halnya imperialisme ekonomi didukung oleh pesatnya Revolusi Industri dan Teknologi Militer masa lalu. Maka kita bisa secara sederhana melihat, segala permasalahan maupun konflik dan interaksi antar negara dewasa ini bisa dilihat dari satu aspek yaitu penguasaan sumber daya ekonomi. Keinginan menguasai rempah-rempah, tambang emas pada masa lalu tetap signifikan dan paralel dengan keinginan menguasai jalur minyak dan sumber daya alam lainnya pada dewasa ini.
Secara sederhana dapat digambarkan imperialisme masa lalu dimulai kaum partikelir didukung teknologi industri dan persenjataan serta kepentingan perluasan wilayah negara berkembang menjadi kolonialisasi. Globalisasi masa kini pun dimulai dari penguasaan ekonomi melalui MNC dan TNC, campur tangan negara lewat lembaga dunia (WTO, WB), managemen utang, penguasaan teknologi informasi serta kekuatan militer yang besar. Mari kita tunggu apakah akan ada kolonialisasi baru ? Tanda ke arah sana sudah mulai menggejala, kasus Irak dan Afghanistan bisa saja kearah sana.
HARUSKAH MELAWAN
Lantas bagaimana posisi negara kita dalam globalisasi tersebut ? Secara riil negara kita tidak dalam posisi menguntungkan. Kita berada pada posisi menjadi bagian yang secara faktual telah tertindas. Negara kita terjebak dalam krisis yang luar biasa. Lantas bagaimana kita harus bangkit ? Kutipan Pidato Franklin D. Roosevelt pada tahun 1938 (pada masa jabatannya sebagai Presiden Amerika yang kedua) berikut, mungkin bisa menjadi inspirasi :
“Demokrasi telah lenyap di sejumlah negara besar, bukan karena orang-orang disana membenci demokrasi, tapi karena mereka bosan dengan tingkat pengangguran dan tiadanya jaminan, bosan melihat anak-anak mereka kelaparan sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah mereka kebingungan dan karena lemah dalam memimpin,…Akhirnya, di tengah keputusasaan, mereka memilih untuk mengorbankan kemerdekaan mereka demi mendapatkan makanan.. Kita di Amerika tahu betul bahwa institusi demokrasi kita bisa dijaga dan berhasil. Namun untuk menjaganya kita perlu.. membuktikan bahwa langkah praktis pemerintah yang demokratis setara dengan tugas untuk melindungi keamanan rakyatnya….Rakyat Amerika semua sepakat menjaga kemerdekaan, apapun resikonya, dan langkah pertama pertahanan itu terletak pada perlindungan keamanan ekonomi.” (Garis Besar Sejarah Amerika,Deplu AS, Februari 2004)

Pidato tersebut merupakan pernyataan Roosevelt dalam rangka menegaskan program New Deal nya untuk yang kedua kalinya dalam rangka menanggulangi krisis ekonomi Amerika pada awal tahun 1930 an. New Deal merupakan program Roosevelt menghadapi resesi ekonomi dengan meninggalkan pasar bebas, laissez-faire (ekonomi tanpa campur tangan pemerintah). Dari petikan pidato Roosevelt tersebut dapat dilihat betapa semangat kemandirian dan ketahanan ekonomi dan tidak menyerah pada asing merupakan garis utama bagaimana kita menyelamatkan negara. Ketahanan ekonomi akan memperkuat kedaulatan dan pada akhirnya akan memperteguh demokrasi, New Deal mengembalikan peranan besar pemerintah dalam membawa AS keluar dari resesi ekonomi. Proyek-proyek pemerintah di bidang infrastruktur, konversi tanah dan hutan dibiayai oleh negara dengan merekrut para pengangguran sebagai tenaga kerjanya. Bank – bank pengutang ditutup sampai pemiliknya melunasi hutangnya. Program penjaminan sosial dikenalkan dan bahkan menjadi landasan jaminan sosial di AS dewasa ini.
Namun seperti disinggung oleh petikan di atas, perlawanan terhadap globalisasi membutuhkan kualitas kepemimpinan. Pimpinan yang lemah akan berakhir pada dilegonya kemerdekaan dan kedaulatan demi sesuap nasi. Dan tanda-tanda seperti itulah yang sedang terjadi di negara kita. Penjualan Indosat dan Telkomsel serta proyek swastanisasi yang kebablasan telah menempatkan kita sebagai bangsa buruh. Pengalaman industri mobil telah menunjukkan bahwa perusahaan asing tidak akan pernah memberikan dan meningkatkan kemampuan kita dalam industri yang berkualitas tinggi. Bila ini terjadi terus menerus maka negara kita hanya akan menjadi pemasok buruh dan sumber daya alam dan kita tidak akan pernah bangkit menjadi bangsa besar dan makmur. Cermin kita adalah Afrika, negeri kaya penuh dengan sumber daya alam yang akhirnya terpuruk menjadi negara-negara miskin. Akankah kita seperti itu ? Maka kepemimpinan, kecakapan dan kemandirian harus tertanam dalam ranah kejuangan kita. Terlalu banyak sumber daya alam kita. Juga sumber daya manusia serta industri strategis yang telah dirintis pendahulu kita, maka tinggal bagaimana kita, apakah akan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan atau akan menukarnya dengan sesuap nasi? Wassalam